Langsung ke konten utama

Sistem Pemerintahan Dan Hukum DWI (Dua) Kewarganegaraan Di Negara Finlandia

Apa itu Dwi Kewarganegaraan?

Dwi Kewarganegaraan itu adalah seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan dalam waktu yang bersamaan. Dan Dwi Kewarganegaraan dapat terjadi dengan dua alasan yaitu:

1.  Dengan Otomatis, karena salah satu orang tua memiliki kewarganegaraan di negara yang melegalkan dwikewarganegaraan (contohnya Amerika Serikat)



2. Melalui proses permohonan, misalnya karena menikah dengan seseorang dimana negara asal orang tersebut melegalkan dwikewarganegaraan. Permohonan untuk mendapatkan dwikewarganegaraan dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu tergantung negara tersebut.

Sekarang kita sudah mengerti arti dari Dwi Kewarganegaraan. Nah, disini akan dibahas seperti apa sih hukum Dwi Kewarganegaraan di salah satu negara Uni Eropa, yaitu Finlandia. Berikut penjelasannya ada di bawah ini.


Sistem Pemerintahan Negara Finlandia

Negara Finlandia adalah negara dengan sistem pemerintahnya berbentuk republik. Presiden, kepala negara, dipilih untuk menjabat selama enam tahun oleh rakyat. Presiden memegang kekuasaan eksekutif dengan kabinet (Dewan Negara). Kekuasaan legislatif terletak pada parlemen 200-kursi unikameral (satu rumah), atau Eduskunta. Pemilihan Eduskunta diadakan setidaknya setiap empat tahun sekali. Keputusan penting, seperti menyatakan perang, harus disetujui oleh parlemen.



Cabang yudisial memiliki tiga tingkat: pengadilan lokal, enam pengadilan banding regional, dan Mahkamah Agung. Pengadilan lokal biasanya dipimpin oleh tiga panel dan pimpinan yang memiliki pelatihan hukum. Hakim profesional bertanggung jawab untuk keputusan di tingkat banding. Mahkamah Agung memiliki 22 hakim yang diangkat oleh presiden. Mereka biasanya bertugas seumur hidup. Semua warga negara yang berusia 18 tahun atau lebih memiliki hak pilih. Hak asasi manusia dijamin oleh konstitusi. Pria harus ikut wajib militer atau dinas alternatif.


Intip Hukum DWI Kewarganegaraan Di Negara Finlandia Yuk!

Jadi, Hukum Kewarganegaraan di negara Finlandia bermula pada tahun 1809, yaitu pada saat terjadi pemisahan Finlandia dari Swedia yang dramatis.

Undang-undang pertama untuk orang asing di terbitkan pada tahun 1811, yang beberapa saat setelah Finlandia memperoleh perbatasan bagian barat dan timur dari Swedia dan Rusia, warga dari daerah setempat yang ternyata masuk menjadi wilayah Finlandia menuntut definisi yang lebih rinci mengenai kewarganegaraan Finlandia sebelum menyatakan diri mereka menjadi warganegara Finlandia pada awal tahun 1812.

Undang-undang kewarganegaraan Finlandia terus berkembang dan diperbaharui dengan mengikuti perkembangan zaman yang pada tahun 2003, Finlandia menerapkan kewarganegaraan ganda untuk warganya agar dapat memudahkan mobilitas mereka.


Peraturan Dwi Kewarganegaraan Di Finlandia

Sejalan dengan proses globalisasi saat ini yang menyentuh bidang-bidang ekonomi, politik, dan budaya, Finlandia telah menentukan sikap untuk meningkatkan keleluasaan rakyatnya dalam mobilitas.



Sehubungan itu, maka pada tanggal 1 Juni 2003 berlaku Undang-Undang kewarganegaraan Finlandia (Finlex 359/2003) yang baru. Perubahan utama di dalamnya, dibandingkan dengan hukum kewarganegaraan yang lama adalah diakuinya kewarganegaraan ganda (ganda dalam artian banyak). Menurut undang-undang yang baru, seorang warga negara Finlandia tidak akan serta merta kehilangan kewarganegaraan Finlandianya jika yang bersangkutan memperoleh kewarganegaraan asing, berapapun jumlahnya. Dan sekali seseorang mendapatkan kewarganegaraan Finlandia, maka ia akan tetap menjadi warga negara Finlandia seumur hidup, di manapun ia tinggal.

Hal yang setara juga berlaku untuk orang asing, yaitu bahwa mereka tidak diharuskan untuk melepaskan kewarganegaraan asal mereka jika memperoleh kewarganegaraan Finlandia.

Undang-undang kewarganegaraan Finlandia tidak mengandung klausul tertentu yang membahas persyaratan berkewarganegaraan ganda. Namun pada sisi lain, juga tidak ada ketentuan yang membatasi seorang warganegara Finlandia untuk hanya memiliki satu kewarganegaraan saja.

Kepemilikan Kewarganegaraan Di Finlandia

Di Finlandia seseorang akan diakui sebagai warga negara Finlandia, jika melalui mekanisme seperti berikut.

      A. Perolehan kewarganegaraan oleh anak berdasarkan keturunan

Pasal 2 ayat 9 undang-undang kewarganegaraan Finlandia memuat peraturan perundangan mengenai kewarganegaraan anak, dengan definisi anak adalah seseorang yang berumur dibawah 18 tahun dan belum menikah. Dalam hal ini, prinsip keturunan dan prinsip kelahiran yang akan menentukan status kewarganegaraan seseorang.


Prinsip keturunan berarti bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh kewarganegaraan dari ayah atau ibu, atau keduanya. Dengan prinsip keturunan, bila seseorang anak lahir di dalam wilayah Finlandia, maka secara otomatis akan mendapatkan kewarganegaraan Finlandia. Apabila anak tersebut lahir diluar wilayah Finlandia, maka orang tua dari anak tersebut harus melapor ke pemerintah.

      B. Perolehan kewarganegaraan oleh anak berdasarkan proses adopsi

Pasal 2 ayat 10 undang-undang kewarganegaraan Finlandia memuat peraturan perundangan mengenai pengadopsian anak.
Anak angkat dibawah umur 18 tahun akan mendapatkan kewarganegaraan Finlandia dengan cara deklarasi.
     C. Perolehan kewarganegaraan oleh anak berdasarkan pernikahan orang tua
Pasal 2 ayat 11 undang-undang kewarganegaraan Finlandia memuat peraturan perundangan mengenai kewarganegaraan Finlandia terkait pernikahan orang tua.
Ketika ibu dari si anak merupakan seorang warga negara Finlandia, maka anak secara otomatis akan menjadi warga negara Finlandia terlepas dari negara kelahiran. Satu-satunya persyaratan adalah ibu dari anak tersebut tidak kehilangan kewarganegaraan Finlandia sebelum si anak lahir. Jika ayah dari si anak adalah warga negara Finlandia ketika anak lahir, dan si ayah menikah dengan ibu dari si anak maka secara otomatis anak tersebut akan menjadi warga negara Finlandia.
Jika ayah si anak telah meninggal sebelum kelahiran anak tetapi ia adalah seorang warga negara Finlandia dan menikah dengan ibu dari anak tersebut, maka anak akan menjadi warga negara Finlandia.

     D
. Perolehan kewarganegaraan melalui peroses pewarganegaraan (naturalisasi)
Pasal 3 ayat 13 undang-undang kewarganegaraan Finlandia memuat peraturan perundangan mengenai naturalisasi.

Seseorang akan diberikan kewarganegaraan Finlandia jika pada saat pengajuan permohonan memenuhi persyaratan berikut.
1. Berusia 18 tahun atau telah menikah.

2. Secara permanen tinggal dan berdomisili di Finlandia (periode tinggal):
  • selama enam tahun terakhir tanpa putus (periode terus menerus tinggal), atau
  • selama delapan tahun setelah mencapai usia 15 tahun, dengan dua tahun terakhir tanpa putus (akumulasi periode tinggal).
3. Tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum atau memperoleh perintah penahanan terhadap dirinya (persyaratan integritas).
4. 
Tidak pernah gagal secara material untuk memenuhi kewajibannya di bawah hukum publik.
5. 
Dapat memberikan rekening yang dapat diandalkan sebagai mata pencaharian.

6. Memiliki keterampilan yang memuaskan, baik lisan maupun tertulis dalam bahasa Finlandia atau Swedia (persyaratan kemampuan bahasa).

     
Hak Dan Kewajiban Warga Negara Finlandia

Seorang warga negara Finlandia tidak dapat dilarang memasuki wilayah Finlandia, di deportasi dari Finlandia, atau di ekstradisi atau di kirim ke negara lain yang memiliki masalah dengan orang tersebut.

Ketika di luar negeri, warga negara Finlandia dapat meminta bantuan dari kedutaan Finlandia setempat.


Finlandia adalah negara anggota Uni Eropa. Seorang warga Finlandia oleh karena itu juga merupakan warga negara Uni Eropa, dengan hak dan kewajiban yang relevan. Ini termasuk hak untuk bergerak bebas dan bekerja dalam Uni Eropa.



Warga negara Finlandia memiliki tugas umum untuk membela negara mereka. Setiap warga negara Finlandia harus berpartisipasi atau berkontribusi dalam pertahanan negaranya. Wajib Militer adalah hukum yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara Finlandia ketika ia mencapai usia 18 tahun.

Konstitusi menjamin hak-hak dasar setiap individu yang tinggal di Finlandia. Hukum yang diterapkan berlaku merata untuk semua orang. Setiap orang yang tinggal di Finlandia memiliki kebebasan berbicara, dapat memilih agama dengan bebas, boleh bermukim di mana saja di wilayah Finlandia, tidak perlu izin untuk membuat pertemuan, boleh bergerak atau berpindah tempat dengan leluasa, dan boleh memiliki kewarganegaraan berapa saja.


Karena hukum itulah negara Finlandia bisa menjadi salah satu negara dengan kurikulum pendidikan terbaik di dunia. Kira-kira negara kita bisa kaya negara yang letaknya berdekatan dengan swedia dan rusia ini gak ya? Sekian pembahasan kali ini, See Ya!!





sumber : http://kabar-rantau.melsa.net.id/read/651/HUKUM-DWI-KEWARGANEGARAAN-DI-UNI-EROPA-FINLANDIA-3
http://mencaritugassekolah.blogspot.co.id/2015/01/bentuk-negara-sistem-pemerintahan.html
https://www.kompasiana.com/bimyonyo/dwi-kewarganegaraan_57b5725752f9fde51000f63e

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Cara Kerja Transistor Saturasi, Cut Off, dan Daerah Kerja Aktif

PRINSIP CARA KERJA TRANSISTOR Saturasi, Cut Off, dan Daerah Kerja Aktif Transistor Kondisi Cut Off (mati) Daerah cut off merupakan daerah kerja transistor dimana keadaan transistor menyumbat pada hubungan kolektor – emitor. Daerah cut off sering dinamakan sebagai daerah mati karena pada daerah kerja ini transistor tidak dapat mengalirkan arus dari kolektor ke emitor. Pada daerah cut off transistor dapat di analogikan sebagai saklar terbuka pada hubungan kolektor – emitor. Titik cut-off transistor adalah titik dimana transistor tidak menghantarkan arus dari kolektro ke emitor, atau titik dimana transistor dalam keadaan menyumbat. Pada titik ini tidak ada arus yang mengalir dari kolektor ke emitor. Titik Cutoff didefinisikan juga sebagai keadaan dimana IE = 0 dan IC = ICO, dan diketahui bahwa bias mundur VBE.sat = 0,1 V (0 V) akan membuat transistor germanium (silikon) memasuki daerah cutoff. Titik cut-off transistor ini dapat dianalogikan sebagai saklar dalam kondisi te...

PELUANG BERSYARAT DAN TEOREMA BAYES (Statistika Tugas Minggu ke 3)

A.     Pengertian Teorema Bayes Dalam teori probabilitas dan statistika, teorema Bayes adalah sebuah teorema dengan dua penafsiran berbeda. Dalam penafsiran Bayes, teorema ini menyatakan seberapa jauh derajat kepercayaan subjektif harus berubah secara rasional ketika ada petunjuk baru. Dalam penafsiran frekuentis teorema ini menjelaskan representasi invers probabilitas dua kejadian. Teorema ini merupakan dasar dari statistika Bayes dan memiliki penerapan dalam sains, rekayasa, ilmu ekonomi (terutama ilmu ekonomi mikro), teori permainan, kedokteran dan hukum. Penerapan teorema Bayes untuk memperbarui kepercayaan dinamakan inferens Bayes. Misalkan kawan Anda bercerita dia bercakap-cakap akrab dengan seseorang lain di atas kereta api. Tanpa informasi tambahan, peluang dia bercakap-cakap dengan perempuan adalah 50%. Sekarang misalkan kawan Anda menyebut bahwa orang lain di atas kereta api itu berambut panjang. Dari keterangan baru ini tampaknya lebih bolehjadi kawan Anda...

PENGERTIAN BINOMIAL DAN CONTOH BINOMIAL (STATISTIKA MINGGU 4)

BINOMIAL Dalam teori probablilitas dan statistika,  distribusi binomial  adalah distribusi probabilitas diskret jumlah keberhasilan dalam  n percobaan ya/tidak (berhasil/gagal) yang saling bebas, dimana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas  p . Eksperimen berhasil/gagal juga disebut percobaan bernoulli. Ketika  n  = 1, distribusi binomial adalah  percobaan bernoulli . Distribusi binomial merupakan dasar dari  u ji binojmial dalam uji signifikansi statistik. Distribusi ini seringkali digunakan untuk memodelkan jumlah keberhasilan pada jumlah sampel  n  dari jumlah populasi  N . Apabila sampel tidak saling bebas (yakni pengambilan sampel tanpa pengembalian), distribusi yang dihasilkan adalah distribusi geometrik, bukan binomial. Semakin besar  N  daripada  n , distribusi binomial merupakan pendekatan yang baik dan banyak digunakan. Percobaan binomial  merupakan suatu percobaan ya...